Kudeta Myanmar dan pertarungan ekonomi politik China-India

 

Oleh: Pizaro

Myanmar berpotensi menjadi “Afghanistan kedua” dalam pertarungan ekonomi politik China dan India.

Jika India tersingkir di Afghanistan oleh aliansi China-Rusia karena absennya keterlibatan New Delhi dalam proses negosiasi politik, potensi sama akan terulang di Myanmar.

Jauh sebelum pemilu, India telah berencana menjadikan Myanmar bagian dari kebijakan Indo-Pasifik  dan merintangi negara itu dari cengkeraman China.

India adalah pendukung utama Suu Kyi dan gagasan militer-sipil sebagai transisi demokrasi di Myanmar.

India adalah pihak yang paling menyambut kemenangan Suu Kyi dan NLD dalam pemilu November 2020.

Mengapa? Salah satunya karena militer sudah sangat dekat dengan China dan kemenangan Suu Kyi dapat menjauhkan Myanmar dengan China.

Dan jika tarik lebih dalam, China adalah pesaing ekonomi India di kawasan: salah satu alasan yang membuat India memilih keluar dalam negosiasi RCEP.

Berbagi perbatasan dengan Myanmar sepanjang 2.100 km, China adalah kakak tua bagi Myanmar yang terlibat dalam hampir semua spektrum Myanmar: ekonomi, politik domestik, pembangunan hingga dialog dengan kelompok etnis.

Bantuan India, yang sebagian besar dalam bentuk hibah sebesar USD1,4 miliar kepada Myanmar, sangat kecil jika dibandingkan China dengan USD3,5 miliar di China, meski sebagian besar dalam bentuk pinjaman.

Institut Strategi dan Kebijakan yang berbasis di Yangon telah menghitung setidaknya 34 proyek yang didukung China, bernilai sekitar USD24 miliar, di berbagai tahap pembangunan, termasuk tambang emas dan proyek pembangkit listrik tenaga air.

Proyek andalan Beijing di bawah Belt Road Iniative adalah Koridor Ekonomi China-Myanmar (CMEC) sepanjang 1.700 km (terdiri dari 38 proyek di mana sembilan di antaranya sudah disetujui).

CMEC mengemas proyek infrastruktur yang menghubungkan provinsi Yunan China dengan pelabuhan laut dalam strategis Kyaukphyu di provinsi Rakhine yang akan memberikan akses ke Teluk Benggala.

Yunan juga terintegrasi dengan Myanmar Utara hingga Mandalay.

CMEC senilai USD100 miliar yang mencakup pembangunan Kota Baru Yangon senilai USD8 juta mungkin akan melebihi Koridor Ekonomi China-Pakistan dalam jangka panjang.

Bagi Beijing, Myanmar menawarkan pintu gerbang strategis ke Samudra Hindia, dan merupakan sumber mineral, kayu, dan sumber daya lainnya.

Sebaliknya, India sudah kadung menetapkan Myanmar sebagai lokus kebijakan Act East India.

Berbicara di KTT ASEAN-India, PM India Narendra Modi mengataka Ada banyak kedekatan antara 'Indo-Pacific Oceans Initiative' India dan 'Outlook on Indo Pacific' ASEAN. Modi sangat yakin 'ASEAN yang Kohesif dan Responsif' sangat penting untuk keamanan dan pertumbuhan bagi semua di kawasan. ”

Tapi berbeda dengan Belt Road Iniative-nya China, konektivitas India melalui Myanmar banyak terhambat akibat konflik Rakhine.

Apakah China tidak menghadapi hal yang sama? Sama. Tapi China selangkah lebih maju dengan terlibat sebagai host diplomasi Mayanmar-Bangladesh untuk pemulangan Rohingya.

Langkah ini persis dilakukan dengan China yang terlibat dalam dialog Taliban dengan Pemerintah Afghanistan di mana India absen disini.

Belakangan India melakukan yang sama, selama kunjungan terakhirnya ke Myanmar pada bulan Oktober, Menteri Luar Negeri India Harsh Vardhan Shringla telah membahas masalah Rohingya dengan Suu Kyi.

Tapi lagi-lagi di sini kecerdikan China.  Beberapa jam sebelum pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas kudeta Myanmar, China mengatakan bahwa pihaknya sedang bernegosiasi dengan semua pihak yang terlibat terkait kudeta militer.

"Setiap langkah yang dibuat oleh komunitas internasional harus membantu Myanmar membawa stabilitas politik dan sosial, membantu menemukan solusi damai dan menghindari konflik lebih lanjut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin saat konferensi pers di Beijing.

Jika seperti ini, pernyataan ahli China Yun Sun dari Stimson Center menjadi menarik untuk melihat arah foreign policy China.

"Strategi China selalu, 'Kami akan bekerja dengan siapa pun yang berkuasa.'” ucap Yun Sun.